Sulbar.com - Hari ini Dipa dan alokasi TKDD Tahun Anggaran 2021 sebagai dasar belanja APBN di wilayah Provinsi Sulawesi Barat diserahkan Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar kepada 11 kuasa pengguna anggaran Satker dan seluruh Bupati di Provinsi Sulawesi Barat secara simbolis didampingi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat, Imik Eko Putro yang berlangsung di ruang Auditorium Lantai IV Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 25 November 2020.
"Acara ini merupakan tindak lanjut penyerahan DIPA 2021 secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia beberapa jam yang lalu dan merupakan rangkaian awal pelaksanaan APBD, Penyerahan Dipa ini dinilai lebih awal untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar pada kesejahteraan masyarakat," kata Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar saat menyampaikan sambutannya.
Dikatakan, penyerahan DIPA tahun 2001 sebelum dimulainya Tahun Anggaran merupakan bentuk komitmen Pemerintah agar pelaksanaan anggaran tahun 2021 bisa dimulai secara tepat waktu karena itulah seluruh satuan kerja diharapkan bisa merealisasikan rencana kegiatan yang tertuang dalam RK KL Dipa tahun 2021 sesuai tugas dan fungsi masing-masing Selain itu untuk mempercepat penyerapan anggaran juga untuk menggerakkan sektor perekonomian di masa pandemi covid 19 sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat.
Adapun alokasi anggaran Pemerintah Pusat untuk Sulawesi Barat tahun 2021 untuk sebesar 204 satuan kerja kementerian negara lembaga dan SKPD dengan jumlah seluruhnya 3, 848 miliar rupiah, dimana jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3, 679 miliar rupiah terdapat kenaikan sebesar Rp. 169 Milyar atau 4,6%. Secara keseluruhan dana transfer untuk Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp. 10.523 Milyar terdiri dari belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan pada satker dan SKPD sebesar 3.848 miliar rupiah dan dana transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp. 6.674 miliar rupiah.
"Saya mengajak para bupati dan pimpinan instansi vertikal selalu merawat semangat kebersamaan dan menguatkan sinergitas dalam menghadapi tantangan untuk memulihkan kondisi ekonomi di daerah kita pada tahun 2001 dan seminar itu penting menjadi perhatian juga penggunaan Dipa dana transfer daerah dan Dana Desa tahun 2001 selalu memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai ketentuan yang berlaku," lanjutnya.
Adapun rincian IPA transfer ke daerah dan dana desa yang merupakan Dipa bagian anggaran bendahara Umum Negara yang disahkan berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 2020 tentang APBN tahun anggaran 2021 yaitu, Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp. 1.659 miliar Kabupaten Mamuju, Rp. 769 miliar, Kabupaten Majene, Rp. 918 miliar, Kabupaten Polewali Mandar, Rp. 1.187 miliar , Kabupaten Mamasa, Rp. 839 miliar, Kabupaten Pasangkayu, Rp. 736 miliar , dan Kabupaten Mamuju Tengah, Rp. 563 miliar.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat, Imik Eko Putro Mengemukakan, berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021 sebagai tahapan terakhir dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran telah ditetapkan, selanjutnya dalam siklus penganggaran merupakan pelaksanaan anggaran yang ditandai dengan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa atau (TKDD).
(farid)
|
Home
Accomodation :
