Mengawal gagasan, peristiwa dan informasi Sulawesi Barat [ Beranda ] [ Tentang : Redaksi | Sulbar ] [ Hubungi Kami ] [ Menulislah disini ! ] [ Pedoman Pemberitaan ]

SulbarDOTcom
Kalindaqdaq (Pantun Mandar) :

"Takkalai di sobalang Dotai lele ruppu Dadi nalele Tuali di labuang."
Sekali bahtera layar terkembang Karam dan hancur tak kuhiraukan Asal tidak gempar terseriar Balik surut ke pangkalan semula
PERISTIWA
Polman Butuh Kebijakan Adat dan Lahan Pangan
SulbarDOTcom - Polman Butuh Kebijakan Adat dan Lahan Pangan


 Penulis / Editor : M SYARIAT TAJUDDIN
 Rabu, 13 Mei 2015 22:32:09  | Dibaca : 451 kali
 
Sulbar.com - Polewali Mandar dinilai mempunyai posisi strategis sebagai lumbung pangan provinsi Sulawesi Barat. Mengingat terdapat sedikitnya 14 kecamatan, sebagaimana data Biro Pusat Statistik tahun 2014 lalu telah nyata berkontribusi sebagai daerah penghasil padi sebanyak 178,130 ton dengan luasan 35,839 Ha. Kenyataan itu terungkap saat SulbarDoTcom menggelar diskusi terbatas dengan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulbar, Muhammad Ikhsan Willy di Pondok Coffee samping Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Polewali Mandar kemarin malam, 13 Mei 2015.

Kepada SulbarDoTcom Ikhsan menyebutkan, wilayah lumbung pangan Polman itu tersebar empat belas kecamatan yakni, Anreapi, Binuang, Campalagian, Limboro, Luyo, Mapilli, Matakali, Matangga, Polewali, Tinambung, Tapango, Wonomulyo, Alu, dan Tubi Taramanu itu membutuhakn kebijakan yang menyeluruh dan berperpektif mencerahkan agar wilaah adat dan perlindungan serta pengelolaan lahan pangan tersebut tidak salah kaprah.

"Sayangnya, wilayah lumbung pangan provinsi tersebut berada dalam atau sekitar kawasan hutan dengan rincian hutan lindung seluas 72, 277,96 ha (35%) dan hutan produksi terbatas 24,971,27 ha (12%) sebagaimana yang termaktub dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Polewali Mandar," urainya.

Ia menyebutkan, hal tersebut membutuhkan upaya yang maksimal dan ligat untuk disikapi bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, "terdapat 66 Desa dari 167 Desa di Polman yang berada dalam kawasan hutan, pemerintah bersama masyarakat dan para pihak yang terkait harus secepatnya merespon hal ini untuk mencari penyelesaian yang konkrit dan menyeluruh," tutur Ikhsan Willy.

Dan karenanya pihaknya telah menginisiasi sebuah acara lokakarya kebijakan perlindungan dan pengakuan wilayah adat serta perlindungan lahan pangan di Kabupaten Polewali Mandar di hotel Davina 27 – 28 April 2015 lalu yang dikerjasamakan dengan Sawit Watch.

"Saya kira ini dibutuhkan sikap yang tegas dan jelas juga berwawasan lingkungan, dan gelar lokakarya yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu itu hanyalah sebagai stimulan wacana, kiranya mata dan hati kita sama terbuka melihat kenyataan kita hari ini. Tentu saja dalam rangka untuk menyelamatkan lingkungan dan alam serta ruang wilayah kita bagi generasi mendatang," ujarnya.
 
 
Tentang Penulis
Penulis Nama : M SYARIAT TAJUDDIN

Aktif menulis di SulbarDOTcom

ARTIKEL TERKAIT
 
KOMENTAR
 
Tulis Komentar
Nama :
Email :
URL :
Komentar :
   
   
   
     
 MAIN MENU
> Home
> How to go to SULBAR
v Accomodation :
   - Hotel
   - Rumah Makan (Restaurant)
> Obyek Wisata (Destination)
> Kalender Wisata (Event Calendar)
> Directory
> Peluang Investasi (Investment)
> Perpustakaan Online (Library)
v Pemerintahan (Gov) :
   - Aparatur Pemerintah (Gov Officer)
   - Tender Online / eProcurement

 

 

Email : info [at] sulbar.com | Email Redaksi : redaksi [at] sulbar.com

Situs ini merupakan situs berita online independen seputar wilayah Sulawesi Barat
This site is an independent online news sites around the area of West Sulawesi

copyright © 2004 - 2017 SulbarDOTcom - http://www.sulbar.com/

Online sejak 16-okt-2004

Saat ini orang Online.
Jumlah pengunjung : 525,586

web server monitoring service RSS