Mengawal gagasan, peristiwa dan informasi Sulawesi Barat [ Beranda ] [ Tentang : Redaksi | Sulbar ] [ Hubungi Kami ] [ Menulislah disini ! ] [ Pedoman Pemberitaan ]

SulbarDOTcom
Kalindaqdaq (Pantun Mandar) :

"Muaq purami di palandang Pemali diliaiq Muaq purami di pobambaq Pemali di peppondoq-i."
Jika sudah terbentang Pantang dilangkahi Bila sudah diikrarkan Pantang membelakangi
PERISTIWA
Ruskati, Tidak Semua Kewenangan Kabupaten Harus Ditarik
SulbarDOTcom - Ruskati, Tidak Semua Kewenangan Kabupaten Harus Ditarik


 Selasa, 2 Juni 2015 22:10:33  | Dibaca : 553 kali
 
Sulbar.com - "Saya setuju, kalau tidak semua kewenangan kabupaten ditarik ke provinsi atau ke pusat", tutur Dra. Hj. Andi Ruskati Ali Baal anggota Komisi VIII DPR RI di hadapan pimpinan SKPD Kabupaten Polewali Mandar di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar, Senin 1 JUni 2015 lalu.

Ruskati  menyebutkan itu dalam paparannya, saat salah seorang peserta kunjungan kerja yang digelar olehnya menyoal adanya beberapa kewenangan kabupaten yang ditarik ke tingkat privinsi bahkan pusat. "Saya setuju, jika tidak semua kewenangan kabupaten ditarik ke provinsi dan pusat. Karena kabupaten juga butuh upaya akseleresi dan penganggaran dalam membangun daerah", urainya.

Salah satu kewenangan yang mengemuka dalam kunjungan kerja anggota Komisi VIII DPR RI tersebut adalah, kewenangan pajak bumi dan bangunan, kehutanan dan pertambangan serta perikananan yang bagi peserta, idealnya tetap diletakkan di kabupaten, sebab dinilai akan berpengaruh pada upaya akselerasi pembangunan dan penganggaran di daerah.

"Nanti saya komunikasikan dan saya setuju itu, jangan semua kewenangan ditariklah. Insya Allah jika ada rapat komisi, aspirasi dan gagasan ini akan saya bicarakan secara serius", ungkapnya.

Ruskati juga mempersilahkan kepada semua pipimpinan SKPD untuk secara serius membaca perencanaan pembangunan nasional dari Bappenas, sebab itu akan mempermudah daerah untuk mencocokkan program-program yang ada ditingkat bawah dengan yang ada di pusat.

Sekedar diketahui, dalam acara yang dipandu Darwin Badaruddin dan tampak dihadiri Bupati Polewali Mandar, Wakil Bupati, Kepala Bappeda dan mantan Bupati Polewali Mandar dua periode, Andi Ali Baal Masdar itu juga dibacakan point dokumen program rencana pembangunan hasil konsultasi dan kesepakatan antara Komisi VIII DPR RI dan Bappenas oleh tenaga ahli Ruskati yang ikut menginisiasi acara kunjungan kerja tersebut.
[MRX/MRX]
 
 

ARTIKEL TERKAIT
 
KOMENTAR
 
Tulis Komentar
Nama :
Email :
URL :
Komentar :
   
   
   
     
 MAIN MENU
> Home
> How to go to SULBAR
v Accomodation :
   - Hotel
   - Rumah Makan (Restaurant)
> Obyek Wisata (Destination)
> Kalender Wisata (Event Calendar)
> Directory
> Peluang Investasi (Investment)
> Perpustakaan Online (Library)
v Pemerintahan (Gov) :
   - Aparatur Pemerintah (Gov Officer)
   - Tender Online / eProcurement

 

 

Email : info [at] sulbar.com | Email Redaksi : redaksi [at] sulbar.com

Situs ini merupakan situs berita online independen seputar wilayah Sulawesi Barat
This site is an independent online news sites around the area of West Sulawesi

copyright © 2004 - 2017 SulbarDOTcom - http://www.sulbar.com/

Online sejak 16-okt-2004

Saat ini orang Online.
Jumlah pengunjung : 525,640

web server monitoring service RSS