Sulbar.com - Pro dan kontra relokasi pembangunan Masjid Merdeka Wonomulyo kedalam lokasi Alun-alun Lapangan Pendopo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat, terus bergulir. Acara Dialog Publik yang digagas oleh Forum Masyarakat Peduli Wonomulyo pada hari Jumat, tanggal 25 September 2015 di Pendopo Wonomulyo lalu, batal dilaksanakan. Pihak Aliansi Masyarakat Peduli Sejarah dan Anti Korupsi (Amperak) menolak hadir sebagai narasumber, tetapi hanya membalas surat undangan dari forum.
"Kami punya beberapa alasan sehingga menolak hadir sebagai narasumber. Diantaranya adalah bahwa Forum yang mengadakan acara tersebut, sangat jelas bukan forum independen karena termasuk kelompok yang setuju adanya relokasi. Suratnya hanya ditanda tangani oleh penginisiator acara, yang juga sebagai narasumber dialog. Tanpa stempel dan diketahui pengurus forum. Bahkan aneh, dalam surat permohonan menjadi narasumber yang kami terima, sudah tercantum pertanyaan-pertanyaan yang harus kami jawab sebagai narasumber. Belum lagi tentang regulasi/ aturan yang dilanggar atas relokasi tersebut dan mereka akui sendiri tidak tahu dan belum pernah membacanya. Daripada debat kusir, target dialog justru saling memojokkan maka lebih baik kami menepisnya dan tetap melanjutkan advokasi," tutur Rahman Surono selaku Divisi Data dan Jaringan Amperak.
Disisi lain, adanya faktor perbedaan pemahaman dimana Forum Masyarakat Peduli Wonomulyo beranggapan bahwa, Relokasi Masjid Merdeka Wonomulyo dilakukan ke bekas lapangan tennes atau belakang lapangan Gaswon. Sementara menurut Amperak, relokasi pembangunan Masjid Merdeka Wonomulyo masuk ke dalam lokasi Alun-alun Pendopo Wonomulyo, dimana lapangan tennes juga merupakan satu kesatuan area atau lokasi alun-alun pendopo. Atas dasar perbedaan tersebut, maka dapat dibayangkan hasil proses dialog tidak akan berjalan komprehensif, rasional dan faktual.
Dengan batalnya dialog tersebut, beberapa pengurus Amperak mendapat teror via pesan sms. Bahkan ada pesan yang menyatakan bahwa sikap Amperak seperti kaum Yahudi. Hal ini dibenarkan oleh Awaluddin, salah seorang pengurus Divisi Litbang Amperak.
“Alasan kami tidak hadir sangat rasional. Mungkin oknum yang melakukan teror lewat sms itu, belum membaca surat balasan kami untuk forum sebagai pelaksana acara dialog. Jadi wajar jika mereka kecewa dan tidak paham substansi masalah. Bahkan kami rencana akan melaporkan teror sms tersebut sebagai perbuatan yang mempunyai unsur pidana, karena telah menuduh dan mencemarkan nama baik. Nantilah pihak berwajib yang akan melakukan penyelidikan selanjutnya. Kami hanya akan menyerahkan bukti-bukti pesan sms beserta nomor pengirimnya," kata Awaluddin.
Sementara itu, Andi. Ishaq Abdullah selaku divisi komunikasi publik Amperak menegaskan bahwa Amperak sangat siap untuk melakukan debat terbuka sampai tuntas, jika yang memediasi dialog adalah pihak yang independen serta ada jaminan akan menghasilkan sebuah Rekomendasi yang mengikat bagi semua pihak secara hukum.
“Bukan sebaliknya jadi ajang pertengkaran atau debat asumsi yang tak punya data, fakta dan landasan aturan. Peserta dialog juga harus proporsional dan seimbang. Stakeholder lain harus diundang, seperti Bappeda, Satker, Depag, FKUB, dan beberapa peninjau. Persiapannya harus matang agar dialog tidak batal lagi seperti kemarin, dimana peserta yang hadir tidak sampai 20 orang. Itu merupakan indikasi bahwa niat penyelenggara dialog memang tidak netral," kata Ishaq.(*)
|
Home
Accomodation :
