Sulbar.com - Setelah beberapa waktu yang lalu sebagaimana diberitakan SulbarDOTcom KH. Muhammad Syibli Sahabuddin Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sulawesi Barat menggelar Sosialisasi Empat Pilar di Desa Mapilli Kecamatan Luyo, kembali melalui Pengajian Kebangsaan pihaknya menggelar kegiatan yang sama. Namun kali ini, Gelar Sosialisasi Empat Pilar yang diramu dalam bentuk kegiatan pengajian digelar di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Sulawesi Barat.
Dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar yang digelar Minggu, 27 September 2015 lalu tersebut, Syibli menyampaikan bahwa, setiap zaman memiliki sejarah yang berbeda, pemikiran-pemikiran yang berbeda dan tokoh-tokoh yang berbeda jua.
"Dan Islam yang diklaim sebagai agama yang komprehensif, baik dari kalangan intern maupun kalangan ekstern- bahkan orientalis sekalipun juga mempunyai cerita tersendiri dalam sejarah ke-tata negaraannya. Bermula sejak Nabi telah memilki konsep dasar dalam bernegara. Terbukti dengan adanya penyebutan dalam sejarah yaitu adanya negara Madinah, yang dianggap merupakan praktek bernegara pertama yang dilakukan Nabi," ujarnya dihadapan Jamaah Pengajian yang berasal dari berbagai kalangan.
Ia menyebutkan, dalam konsep ketatanegaraan itu, juga termaktub hak azazi manusia, serta penanaman sikap tenggang rasa antar sesama umat beragama. "dikatakan demikian, karena pada saat itu umat Yahudi juga hidup berdampingan dengan umat Islam di Madinah," sebutnya.
Kendati menurut Syibli, dalam Al-Quran sendiri tidak ditemukan adanya petunjuk eksplisit pada ayat-ayatnya mengenai tata cara bernegara dalam Islam, melainkan hanya melalui penyebutan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. juga pola pemerintahan yang dianjurkan menurutnya adalah tipe pemerintahan yang dicontohkan oleh Rasulullah (negara-kota Madinah), dan juga pola pemerintahan pada masa Khulafaurrasyidin, mereka tidak menghendaki umat Islam meniru pada pola pemeritahan yang dipakai oleh Barat.
"Saya pikir ini adalah prinsip-prnsip yang termaktub di dalamnya itu, bisa kita aksentuasikan kembali dalam sistem ketatanegaraan kita, utamanya terkait dengan penghargaan kita terhadap perbedaan dan pluralitas. Intinya kini adalah, bagaimana kita membangun negara ini di atas empat pilar dengan tetap memberikan penghargaan terhadap perbedaan. Sebagaimana sejarah ketatanegaraan Islam ajarkan kepada kita. Yang kesemuanya itu ditujukan bagaimana kita membangun tatanan kita bernegara dalam kerangka yang lebih manusiawi dan saling setara," urainya.
Acara yang dimulai sekitar pukul 19:30 itu tampak berlangsung khidmat, utamanya saat Syibli banyak menyetir dan mengutip dalil-dalil yang coba dikomparasikan dengan dasar ideologi dan konsepsi ketatanegaraan bangsa ini.
"Negara kesatuan dengan konsepsi yang menjadikan Pancasila sebagai dasar idelogi serta Undang-Undang Dasar 45 sebagai basis pegangan landasan hukum adalah harga mati yang mesti kita jadikan pegangan. Kalau memang kita ingin mencapai apa yang kita sebut sebagai kedamaian hidup," tuturnya.
[yat/yat]
|