Mengawal gagasan, peristiwa dan informasi Sulawesi Barat [ Beranda ] [ Tentang : Redaksi | Sulbar ] [ Hubungi Kami ] [ Menulislah disini ! ] [ Pedoman Pemberitaan ]

SulbarDOTcom
Kalindaqdaq (Pantun Mandar) :

"Ulamung batui sarau Di naunna ende?mu Jappoq-I batu Tanjappoq passengaq-u"
Kubenamkan cintaku, bak membenam batu Di bawah tanggamu Batu hancur Tapi kerinduanku tak akan luntur
ULASAN
Reposisi Gerakan Masyarakat Sipil di Sulawesi Barat
SulbarDOTcom - Reposisi Gerakan Masyarakat Sipil di Sulawesi Barat


 Penulis
: SAFRIADI
 Senin, 23 November 2015 17:39:29  | Dibaca : 584 kali
 
Sulbar.com - Demokrasi bisa kuat, apabila kelas menengah atau masyarakat sipil dibangun secara beradab. (KH. Abdurrahman Wahid/ Gus Dur)

Sebagai salah satu pilar penting demokrasi, masyarakat sipil (civil society) adalah kelompok atau entitas penyeimbang negara (pemerintah). Dengan posisinya sebagai kekuatan penyeimbang negara, masyarakat sipil  berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat apabila terjadi praktek-praktek yang kurang beradab, tidak demokratis, besar maupun kecil, yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

Kelompok masyarakat sipil atau civil cociety adalah yang diwakili oleh mereka yang berkecimpung di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers, Mahasiswa, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan kelompok-kelompok lainnya yang berada diluar pemerintah. Entitas ini secara ideal memperjuangkan kepentingan rakyat dengan jalan mengontrol kebijakan pemerintah atau merubah kebijakan pemerintah yang sifatnya tidak pro terhadap kepentingan rakyat.

Meski tergolong sebagai Provinsi muda di Indonesia, di Sulawesi Barat sendiri, keberadaan kelompok masyarakat sipil ini kian berkecambah bak jamur di musim hujan. Setidaknya itu ditandai dengan semakin banyaknya LSM, lembaga pers (media cetak dan media online), serta keberadaan organisasi-organisasi gerakan mahasiswa, baik yang memiliki garis kordinasi hingga ke tingkat pusat (PMII, HMI, GMKI, GMNI, PMKRI) maupun organisasi daerah (organda) seperti Kesatuan Pelajar Pemuda Mahasiswa Polewali Mandar (KPM-PM), Ikatan Mahasiswa Mandar Majene, IPM, dan seterusnya.

Keberadaan kelompok ini sejak kemunculannya, baik pada saat Sulawesi Barat masih menjadi bagian dari Sulawesi Selatan maupun pada saat Sulawesi Barat menjadi daerah otonomi tersendiri, sedikit banyak mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Jika sejenak kita menengok kembali ke file memori tahun 2008, kekuatan masyarakat sipil, terutama gerakan mahasiswa sangat memiliki pengaruh yang signifikan guna mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kita  masih bisa merefresh ingatan tentang kasus pasien di rumah sakit Dara Polewali, bernama Kambacong, yang tidak mendapat pelayanan yang sebagaimana mestinya oleh pihak rumah sakit. Waktu itu, hampir semua elemen mahasiswa, baik itu yang sifatnya intra kampus maupun ekstra kampus berbondong-bondong turun kejalan melakukan interupsi terhadap kebijakan pihak rumah sakit yang mengebiri hak-hak kemanusiaan Kambacong.   

Interupsi mahasiswa itu mendapat dukungan pemberitaan media lokal dan nasional serta kerja-kerja advokasi sejumlah LSM yang juga getol memperjuangkan hak Kambacong yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang sama dengan pasien lainnya di rumah sakit pada waktu itu. Sangat terlihat kompak.

Sayangnya, memori pergerakan masyarakat sipil di tahun 2008 itu, dalam tiga tahun terakhir ini nyaris tak didapati lagi. Dinamikanya semakin menurun. Pergerakan Civil Society nyaris kehilangan bentuk. Jaringan-jaringan di tingkatan akar rumput hampir tak didapati lagi. Kalaupun ada, mungkin hanya sebagian kecil saja. Ditambah, aktifis aktifis masyarakat sipil masuk ke dalam kelas-kelas elit atau negara, tanpa dibarengi dengan proses regenerasi  di internal. Tidak hanya terjadi di Sulawesi Barat, tetapi hampir terjadi di seluruh wilayah di republik ini.

Dengan pergerakan dan dinamika masyarakat sipil yang semakin menurun, fenomena itu beriringan dengan masuknya sejumlah kelompok yang basis gerakannya tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat didalam konsep empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI). Mereka anti Pancasila dan menginginkan penyeragaman dengan menggunakan agama sebagai topeng. Mereka dengan mudah menyasar ke level bawah, masuk ke kampus-kampus, sekolah, mesjid, dan ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah  dengan mendistribusi kader-kadernya masuk ke dalam pemerintahan.

Meski sosialisasi tentang empat pilar kebangsaan yang diinisiasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan  bekerjasama dengan pihak pemerintah di daerah gencar mensosialisasikan empat pilar kebangsaan, dengan gelontoran dana yang cukup besar, namun sosialisasi yang dilakukan oleh setiap masa reses para wakil rakyat itu terjebak pada level normatif  belaka. Konsep empat pilar tersebut tidak menyentuh wilayah  masyarakat paling bawah. Karena sosialisasi itu tidak berbarengan dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah di daerah maupun regulasi di tingkat pemerintah paling bawah yaitu pemerintahan desa.

Dari kenyataan itulah, melalui tulisan singkat  ini, penulis menaruh harapan terhadap masyarakat sipil di Sulawesi Barat agar melakukan tindakan konkret, misalnya kembali melakukan pembacaan di tingkat bawah (akar rumput) ke petani, buruh, nelayan, imam-imam mesjid, siswa-siswa, kelompok perempuan, disabilitas yaitu dengan memperkuat identitas politik dan kebangsaan mereka.

Gerakan masyarakat sipil itu tidak semata-mata lagi menabrak kekuasaan seperti yang terjadi di tahun 80-an, tetapi ada gagasan yang ditawarkan yaitu ikut andil merumuskan rancangan peraturan daerah yang berwawasan kebangsaan, misalnya, bersama-sama merumuskan Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Desa  tentang deradikalisasi agama, penguatan kearifan lokal, dan Ranperda yang melindungi hak-hak ulayat rakyat seperti tanah adat dan lain sebagainya, kemudian ditawarkan ke pemerintah untuk dijadikan Peraturan. Peraturan Daerah di tingkat daerah. Peraturan Desa jika itu di tingkat desa.

Penulis menyadari bahwa tulisan yang sangat singkat dan sederhana ini, belum mewakili secara keseluruhan apa yang ingin penulis sampaikan dalam forum ini. Tetapi dengan adanya tulisan ini, akan memperkaya diskusi kita  dalam merumuskan cara pandang dan solusi yang sama akan pentingnya menjaga dan membumikan empat pilar kebangsaan melalui gerakan masyarakat sipil, dengan jalan mereposisi gerakan masyarakat sipil di Sulawesi Barat.

Wallahu a’lam bis shawab. Jazakumullah
Wallahul Muwaffieq Ila Aqwamith Tharieq

Tulisan ini disampaikan Pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kewarganegaraan dengan Tema “Membumikan Empat Pilar Kebangsaan Melalui Gerakan Masyarakat Sipil”, Hotel Lilianto Polewali, 18-19 September 2015

 
 
Tentang Penulis
Penulis Nama : SAFRIADI

Direktur Eksekutif Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Anak Mandar (LPPAM) Sulawesi Barat

ARTIKEL TERKAIT
 
KOMENTAR
 
Tulis Komentar
Nama :
Email :
URL :
Komentar :
   
   
   
     
    Catatan :
No Ads, No Spam, No Flood please !
Mohon tidak menulis iklan, spamming dan sejenisnya.
 MAIN MENU
> Home
> How to go to SULBAR
v Accomodation :
   - Hotel
   - Rumah Makan (Restaurant)
> Obyek Wisata (Destination)
> Kalender Wisata (Event Calendar)
> Directory
> Peluang Investasi (Investment)
> Perpustakaan Online (Library)
v Pemerintahan (Gov) :
   - Aparatur Pemerintah (Gov Officer)
   - Tender Online / eProcurement

 

 

Email : info [at] sulbar.com | Email Redaksi : redaksi [at] sulbar.com

Situs ini merupakan situs berita online independen seputar wilayah Sulawesi Barat
This site is an independent online news sites around the area of West Sulawesi

copyright © 2004 - 2017 SulbarDOTcom - http://www.sulbar.com/

Online sejak 16-okt-2004

Saat ini orang Online.
Jumlah pengunjung : 599,229

web server monitoring service RSS