Sulbar.com - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Pertemuan Konvensi Keserasian Sosial Daerah (KKSD) yang dihadiri para tokoh dari enam kabupaten se-Sulawesi Barat di Hotel Berkah Mamuju, 11-13 Desember 2015.
Amri Sulo, Kepala Seksi Bantuan Bencana Sosial dan Bencana Alam Dinsos Sulbar kepada SulbarDOTcom di Mamuju, kemarin mengatakan, kegiatan dimaksudkan sebagai implementasi dari mandat yang telah digariskan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang didalamnya mensyaratkan keterlibatan semua pihak dalam deteksi dini konflik sosial.
"Ini adalah mandat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 dimana kami sebagai leading sektornya, mencoba melibatkan multi pihak untuk duduk satu meja dalam sebuah forum konvensi yang mencoba melakukan pembacaan serta menyatukan persepsi atas langkah strategi terbaik apa yang akan kita ambil dalam melakukan upaya deteksi dini terhadap konflik sosial. Karenanya melalui acara ini kami sengaja menghadirkan sejumah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat dari enam kabupaten yang ada dalam lingkup Provinsi Sulawesi Barat", tutur Amri.
Lanjut Amri, keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa merupakan kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat.
"Dalam konteks Sulbar, kekayaan ini coba kita aksentuasi, agar mengapung kepermukaan dan mendapatkan ruang yang baik dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah kita yang malaqbi ini. Sebab tidak boleh dipungkiri ditengah dinamika perubahan global yang serba cepat, kita harus mampu melakukan tindakan deteksi dini atas segala ihwal yang dapat menjadi pemicu konflik," urainya.
Lebih jauh Amri mengatakan, salah satu konflik yang rentan terjadi adalah, konflik yang bersifat horisontal. "Dan konflik terbukti selalu akan berdampak pada hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati. Akibat berikutnya, adalah terhambatnya upaya kita mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan kita bernegara dan bermasyarakat," tuturnya.
Yang menarik dalam acara pertemuan para tokoh dari enam kabupaten itu, suasana dinamis menjadi iklim dominan pada setiap sesi diskusi, tersebab hampir semua peserta dari enam kabupaten secara bergantian mengambil kesempatan untuk menuturkan pembacaannya atas kenyataan. Baik potensi maupun problem-problem hidup yang kemungkinan akan memicu kerawanan atas terjadinya konflik di wilayah masing-masing.
Usman dari unsur Dinas Sosial Kabupaten Mamasa misalnya, lebih banyak menguraikan tentang kearifan lokal yang telah begitu lama bertumbuh di Mamasa. "Kita punya kekayaan kearifan lokal yang mesti menjadi perhatian kita bersama hari ini. Salah satunya adalah, falsafah hidup, mesa kada dipotuo pantang kada dipomate yang jika diterjemahkan bermakna bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Artinya setiap problem sebesar apapun yang muncul di tengah masyarakat, harus kita selesaikan secara musyawarah. Menurut saya ini adalah cara atau metode penyelesaian masalah dalam konsepsi adat tuo di Mamasa," terang Usman.
Seirama dengan Usman, Hasan Abdurrahman Tokoh Agama dari Pasang Kayu Mamuju Utara, dalam responnya mengatakan, semua pihak harus kembali kepada konsepsi agama dalam menyelesaikan setiap problem, tersebab agama telah mengajarkan nilai moral dan etika bahkan semua ihwal dalam kehidupan.
"Menurut saya, kita harus mengambil semua kekuatan dan potensi pada kita, baik itu pemahaman agama maupun pemaham atas adat dan tradisi yang telah diturunkan oleh para tetua kita. Kita kombinasikan dalam membangun, termasuk dalam mendeteksi bahkan menyelesaikan problem yang bisa memicu konflik sosial. Dan saya pikir, kegiatan Dinas Sosial ini adalah suatu wahana untuk bisa berbuat banyak kepada bangsa dan negara," ujarnya.
Berbada dengan itu Al Haer, juga salah satu peserta justru menyatakan kegelisahannya atas minimnya penggunaan bahasa daerah, "kita kurang menyadari apa yang kita miliki, generasi kita lupa bahkan sudah tidak tahu berbahasa daerah. Ini salah kita semua, karena kita kurang siap menerima arus globalisasi. Mangkanya, saran saya, bahasa daerah harus masuk ke dalam lembaga pendidikan, termasuk pengenalan budaya di sekolah," urainya.
Sementara itu, Anding Marulu, Tokoh Masyarakat Mamuju Utara mengatakan, di Mamuju Utara ada 24 etnik dan ini adalah kekuatan yang harusnya dijadikan dasar kita berpijak untuk mendorong kebersamaan dalam membangun masyarakat yang saling menghargai.
Lain lagi dengan Fatma, salah satu tokoh masyarakat Mamuju pada acara tersebut justru lebih banyak menyinggung pentingnya semua pihak menghargai perbedaan, "karena selain mendorong persatuan, kita juga harus memiliki penghargaan atas perbedaan. Termasuk bagaimana setiap kita mampu menempatkan perubahan termasuk teknologi demi kepentingan kita untuk pada kebaikan untuk hidup rukun bersama dalam masyarakat," bebernya.
Sekedar diketahui, dalam acara yang dilangsungkan selama tiga hari tersebut, beberapa nara sumber dari berbagai latar belakang sengaja dihadirkan untuk memberikan penguatan dan sebagai perbandingan pembacaan awal peserta. Mulai dari unsur Kementerian Sosial Republik Indonesia, unsur Dinsos Provinsi Sulawesi Barat, unsur Birokrasi dan akademisi serta penggiat seni budaya Provinsi Sulawesi Barat seperti, Hj. Djamila, Drs Beni Apsoro, Farid Wajdi, dan Hamsyis B serta M. Syariat Tajuddin.
[yat/yat]
|
Home
Accomodation :
