Sulbar.com - Ruang aspirasi aspirasi DPRD Polman pagi tadi, Senin (21/12) mendadak ramai. Sekitar pukul 10.00 massa berjubel memadati ruangan yang terletak di sebelah barat kantor ruangan para wakil rakyat itu. Diantara massa yang hadir ada yang duduk didalam ruangan, adapula yang memilih duduk di ruang tunggu bersama sejumlah personel kepolisian yang berjaga.
Pagi itu, massa salah satu calon kepala desa Lembang-lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polman menyampaikan aspirasi terkait kisruh yang terajdi di Pilkades Lembang-lembang yang baru-baru ini dilaksanakan. Pilkades yang pada hasil perhitungan akhir, terjadi selisih satu suara, antara dua calon kades. Afdal dan Sukran. Dalam hitungan akhir tersebut, Afdal mengungguli Sukran dengan selisih satu suara.
Hal inilah kemudian yang berbuntut panjang, karena Sukran bersama pendukungnya tidak menerima hasil tersebut, karena diduga pihak panitia penyelenggara tidak berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Perda Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Hingga akhirnya, pagi tadi diadukan ke Komisi I DPRD Polman.
Massa yang sejak pagi tadi memadati ruang aspirasi, diterima langsung oleh Ketua Komisi I, Rudi Hamzah ditemani tiga anggota Komisi I lainnya, Muliadi, Agus Pranoto dan Rusnaedi. Tampak pula Wakil Ketua I DPRD Polman, Amiruddin dan Wakil Ketua II DPRD Polman, Busman M. Yunus serta Ketua Badan Kehormatan, Abdul Manaf Idroes.
Saat Sulbar.com menyambangi ruang aspirasi, terlihat perdebatan cukup alot antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Beberapa poin yang dilayangkan penggugat diantaranya, (1) Panitia Pilkades ditengarai tidak melakukan penghtungan kertas suara yang akan dipakai sebelum pencoblosan dimulai, (2) Terjadinya perbedaan antara daftar hadir dan DPT (3) Berita acara penghitungan yang berubah-ubah.
Gugatan tersebut disamnpaikan langsung Sukran ditemani saksinya di TPS, Komar dan Suradi Yusuf salah satu pendukungnya. "Iya pak, kami heran masa kertas suara yang akan digunakan tidak dihitung terlebih dahulu, " keluh Komar dihadapan sejumlah anggota Komisi I.
Kaharuddin selaku pihak tergugat membantah tudingan bahwa pihak penyelenggara memihak kepada salah satu calon. Dalam pembelaannya, bahwa apa yang terjadi tersebut murni kesalahan tekhnis di lapangan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara seluruh calon.
"iya pak, kami akui luput menghitungnya, tetapi kami membantah apabila kami dituding menggunakan dokumen itu untuk memenangkan calon tertentu, " bela Kahar ditemani panitia pilkades lainnya.
Meski silang pendapat antara pihak penggugat dan tergugat berlangsung sengit. Namun pihak Komisi I DPRD Polman menghimbau kepada keduanya untuk menjaga perdamaian dan mengedepankan etika. Rudi Hamzah yang memandu Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut menyampaikan bahwa DPRD Polman tidak memiliki kewenangan memutuskan siapa pihak yang bersalah atau tidak bersalah. Karena kewenangan tersebut terdapat di Panitia Pilkades di tingkat kabupaten yang dibentuk BPPMD Pemkab Polman.
"Ranah kami disini (DPRD Polman-red) hanya sebatas menerima dan menampung aspirasi dari saudara-saudara sekalian, selanjutnya mengeluarkan rekomendasi kepada BPPMD Polman untuk melakukan penyelidikan terkait kasus ini berdasarkan materi gugatan yang diajukan, " ujar Rudi sembari menutup RDP tersebut.
[MAR/yat]
|
Home
Accomodation :
