Sulawesi Barat Online | Makmesa: Haruskah Kami Mengingkari Kepercayaan Mappurondo

PERISTIWA

Makmesa: Haruskah Kami Mengingkari Kepercayaan Mappurondo

Penulis

: FRENDY CHRISTIAN

Rabu, 29 Juni 2016 13:25:55 | Dibaca : 2897 kali

Sulbar.com - Walaupun telah berabad-abad lamanya kepercayaan lelehur (Ajaran Mapporondo) dianut sejumlah warga Pitu Ulunna Salu (PUS) di Kabupaten Mamasa namun hingga saat ini belum ada legitimasi dari pemerintah untuk mengakui keberadaan atas Kenyakinan tersebut.

Kondisi ini membuat sejumlah penganut kepercayaan Mapporondo berada di persimpangan jalan, dimana data Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki sebagian tidak sesuai dengan nama kepercayaan yang mereka anut bahkan sebagian lagi tidak dilampirkan dalam KTP mengenai agama yang dianut lantaran Kenyakinan Mapporondo belum diakui secara resmi oleh Negara.

Seorang Tokoh Kenyakinan Mapporondo, Makmesa yang juga sebagai warga Desa Ranteberang, Kecamatan Aralle saat ditemui di kediaman keluarganya, Selasa, 28 Juni lalu mengatakan, sejumlah penganut kenyakinan Mapporondo di wilayah PUS dengan jumlah jiwa yang sekira 8.000 orang sangat rumit dalam melengkapi berbagai administrasi kependudukan.

"Hal ini sangat menghambat berbagai dokumen penting yang akan digunakan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memperoleh berbagai pelayanan pemerintah, terutama generasi kami yang sedang dalam bangku pendidikan. Akankah orang yang tetap memegang teguh kepercayaan Mapporondo selamanya harus mengingkari Kenyakinan sendiri dan mengakui kepercayaan lain demi memperoleh haknya Selakau WNI," papar lelaki paruh baya itu.

Makmesa menjelaskan, Kepercayaan Mapporondo juga mengakui adanya Tuhan yang disebut Dewata To Metampa atau Dewata To Memana' (Mahakuasa Yang Menciptakan Alam Semesta) namun perwujudan dalam tata cara beridah yang beda. Sejumlah ajaran mulia yang dipraktekkan disejumlah Agama seperti, jangan mencuri, jangan membunuh, memfitnah, saling menghormati dan menghargai juga diajarkan di Mapporondo bahkan aktualisasi keseharian penganut paham Mapporondo sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Makmesa melanjutkan, sangat diharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) Mamasa dapat membantu komunitas Mapporondo yang ada di Mamasa agar lebih memiliki ruang dalam hidup Berbangsa dan Bernegara .

"Yang membuat saya heran, mengapa sehingga dizaman Orde Baru Agama Mapporondo dapat dicantumkan dalam KTP saat Mamasa masih menyatu dengan Polewali waktu itu namun sekarang tidak, apakah ada aturan baru yang lebih ketat atau bagaimana?," pungkasnya.

Tag : mamasa

Tentang Penulis
	Nama : FRENDY CHRISTIAN Selain aktif sebagai awak redaksi SulbarDOTcom, dirinya juga banyak terlibat di berbagai kegiatan pencerahan dan penguatan kapasitas masyarakat dan di dunia kemahasiswaan di Mamasa