Sulbar.com - Terkait kegiatan Pengabdian Masyarakat (LPM) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang berlangsung di Mamasa pada 19-20 Mei 2017, Ketua TIM LPM-IPDN, James Robert Puallin, Menjelaskan bahwah sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam aktualisasinya menjalankan fungsi “Tri Dharma Perguruan Tinggi”, yaitu melaksanakan fungsi pendidikan (menyelenggarakan proses pengajaran, pelatihan dan pengasuhan untuk mendidik kader-kader pemerintahan di masa depan). IPDN juga Menurut James, melaksanakan fungsi penelitian, untuk meneliti terhadap berbagai persoalan pemerintahan yang semakin dinamis, serta mencoba menemukan jawaban atas persoalan tersebut sebagai problem solving dengan menggunakan metodologi- metodologi ilmiah yang tepat, yang kemudian hasil penelitian tersebut diharapkan dapat membangun konsep/teori baru atas kekinian pemerintahan dan merumuskan teori-teori sudah anomali terhadap dinamika perubahan di dalam pemerintahan dan di masyarakat.
Fungsi lain dari ketiga IPDN ini menurutnya, sebagai fungsi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, IPDN yang mencoba hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengaktualisasikan kapasitas lembaga pendidikan dalam kehidupan masyarakat (fungsi Pengabdian). Sebagai Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM – IPDN), sebagai salah satu unit kerja di IPDN memiliki kedudukan dan kewenangan untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan peran fungsi pengabdian IPDN kepada masyarakat, baik yang dilakukan para Dosen IPDN, maupun yang dilakukan oleh mahasiswanya disebut “PRAJA”. dalam praktek lapangan, Karya Bhakti Praja/KKN, Laboratorium Unit Kerja, Latihan Integrasi bersama Taruna Dewasa AKMIL/AKPOL/AAU/AAL.
“LPM-IPDN sebagai unit yang bertanggungjawab atas pelaksanaan fungsi pengabdian IPDN kepada Masyarakat, setiap tahunnya memprogramkan kegiatan-kegiatannya di wilayah Republik Indonesia meliputi wilayah PERBATASAN, PESISIR, PERKOTAAN dan PERDESAAN, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah. Untuk Tahun 2017, kegiatan LPM-IPDN bidang Perdesaan telah menetapkan 3 (tiga) lokasi yaitu Kabupaten Barito Kuala (Kalimantan Selatan), Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur), dan Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat). Mengapa kegiatan LPM-IPDN Bidang Perdesaan memilih lokasi tersebut, tentu dengan pertimbangan pemerataan akan keterwakilan wilayah daerah. Tahun ini sesuai dengan kebutuhan LPM (Bidang Perdesaan), maka wilayah Tengah Indonesia menjadi prioritas, karena tahun-tahun sebelumnya telah di laksanakan di Sumatera, Maluku, NTT, NTB, Sulut, Maluku dan Papua. Kenapa Kabupaten Mamasa yang dipilih, tidak lain juga mempertimbangkan faktor kebutuhan atas keterwakilan, karena SULUT, SULTENG, Gorontalo, SULSEL telah menjadi lokasi kegiatan LPM di tahun sebelumnya dan di tahun ini (Bidang Perbatasan, Pesisir, dan Perkotaan), sehingga SULBAR tahun 2017 menjadi lokasi LPM-IPDN dan Mamasa sebagai Kabupaten di Sulawesi barat karena aksebilitas yang dinilai (hasil analisis pertimbangan), perlu untuk di tetapkan sebagai lokasi kegiatan LPM-IPDN bidang Perdesaan. Dengan pertimbangan itu, tim LPM-IPDN melakukan kunjungan pertama ke Mamasa untuk melakukan expose rencana kegiatan tersebut serta berdialog dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa (yang ketika itu langsung diterima oleh Bapak Bupati Mamasa, Bapak Wakil Bupati Mamasa, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta beberapa jajaran Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan kegiatan tersebut). Hasil dialog, maka disepakati kegiatan LPM-IPDN Bidang Perdesaan di Kabupaten Mamasa mengambil 4 (empat) topic, yaitu Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan Pembangun Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, Administrasi Pemerintahan Desa, dan Pengembangan serta pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “ Ungkap James Robert, Saat di Konfirmasi Transtipo.com,sabtu 20 mei 2015.
Lebih jauh James, menjelaskan Bahwa Latar belakang pemilihan topic tersebut, berdasarkan dialog antara tim LPM IPDN dan Pemrintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa yang memili beberapa topic yakni: 1) Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana dari hasil dialog tersebut, Kabupaten Mamasa mampu berhasil menciptakan aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, yang system tersebut berdasarkan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Dalam Negeri, yang telah di adopsi dan di gunakan secara Nasional sebagai Sistem Pengelolaan Keuangan Desa secara Nasional. Sehingga bagi LPM-IPDN, ini suatu prestasi yang perlu diberikan apresiasi dan IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi khususnya bidang “Pemerintahan”, merasa perlu untuk menjadikan topic dalam kegiatan LPM.
Dengan semakin besarnya dana transfer desa dari Pusat, maka IPDN dan Pemda Kab. Mamasa sepakat perlu untuk meningkatkan kapasitas kemampuan Kepala Desa, dan Perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan Desa, sehingga ke depan pengelolaan keuangan di Desa dapat lebih tertib dan lebih akuntable (bertanggungjawab), baik secara administrasi maupun manfaat. 2) Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Desa. Dengan regulasi baru terkait pemerintahana desa, baik LPM-IPDN dan Pemda Kab. Mamasa menilai bahwa proses-proses perencanaan pembangunan di Desa, menjadi suatu keniscayaan untuk melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat desa menjadi subyek pembangunan di desa, bukan menjadi obyek pembangunan. Partisipasi tersebut, akan mendorong setiap warga desa akan tumbuh rasa memiliki (sense of belonging), terhadap setiap aktivitas pembangunan di desa mereka. 3) Administrasi Pemerintahan Desa. Pemerintahan modern dan maju di tandai dengan tertib administrasinya, sehingga kebutuhan pelaksaan tertib administrasi pemerintahan desa menjadi prioritas bagi Pemda Kab. Mamasa untuk mendorong akselerasi kemajuan dan pembangunan di Mamasa. Tertib admnistrasi pemerintahan di desa, maka data-data yang dibutuhkan Pemda Kab. Mamasa dalam mengambil kebijakan di semua sektor (antara lain, pendidikan, kesehatan, pangan dll), akan tersedia, di desa secara valid, up to date. Dengan data yang tepat, dan up to date, akan memudahkan setiap OPD (organisasi Pemerintah Daerah), sebagai pelaksana atas kebijakan Pemda dapat membuat kebijakan lebih tepat.
4) Pengembangan dan pemberdayaan BUMDes. BUMDesa memiliki nilai transformasi sosial, ekonomi dan budaya. Sehingga BUMDesa sebagai salah satu lembaga ekonomi rakyat yang berperan sebagai pilar demokrasi ekonomi di desa. BUMDesa sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang berperan strategis untuk menggairahkan ekonomi desa.
Keunikan BUMDesa yakni merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat (Public and Community Partnership). Karena kepemilikannya adalah masyarakat Desa, maka di harapkan desa-desa di Mamasa tumbuh menjadi kekuatan-kekuatan ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di desa, sehingga kehidupan masyarakat desa lebih sejahtera dan Pendapatan Asli Desa (PADes) semakin meningkat. Aapalagi potensi di desa-desa Mamasa sangat cukup variatif, sehingga ke depan bisa di terapkan kebijakan “one village, one product”, seperti misalnya potensi air yang ada di desa bisa di olah oleh BUMdes, menjadi minuman kemasan ala desa dan bisa masuk di pasar kebutuhan masyarakat Mamasa.
Dengan pertimbangan di atas, atas hasil percakapan dan dialog antara LPM-IPDN dan Pemda Kabupaten Mamasa, akhirnya di sepakati lokasi kegiatan di Kec. Mamasa (Desa Lambanan dan Desa Tondok Bakaru), dan Kec. Sumarorong (Desa Rante Kamase dan Desa Salubulo). Baik LPM-IPDN dan Pemda Kab. Mamasa dalam hal ini Bupati Mamasa, menyadari bahwa waktu dan lokasi kegiatan LPM-IPDN sangat terbatas, sedang kebutuhan akan topic-topik yang sudah disepakati tersebut sangatlah urgent (penting) bagi Kab. Mamasa, sehingga disepakati untuk dituangkan dalam mekanisme kerjasama antara IPDN (sebagai Institusi Induk LPM-IPDN) dengan Pemda Kab. Mamasa. Penanda tanganan MoU antara Bupati Mamasa dan Rektor (Gubernur) IPDN, sebagai landasan hukum formal untuk kegiatan kerjasama berikutnya, seperti kebutuhan Pemda Kab. Mamasa untuk peningkatan Kapasitas Aparaturnya, IPDN bisa hadir untuk memberikan kontribusi apakah melalui proses diklat, pendampingan atau supervise lainnya, termasuk sebagai tenaga ahli dalam membuatan Naskah Akademik dalam setiap formulasi kebijakan, dan lain-lain. Bahkan bagi Praja IPDN (Mahasiswa IPDN) yang berada di Kampus IPDN Makassar (sebagai salah satu unit penyelenggara pendidikan IPDN di Sulsel), bisa menetapkan Kab. Mamasa sebagai salah satu lokasi praktek lapangan Praja, dengan program-program misalnya pembenahan administrasi dan profile desa, dll (sesuai kebutuhan Kab. Mamasa).
James robert Pualillin,yang juga sebagai Putra kelahiran Kondopapata’ ini. Berharap melalui kegiatan ini dan yang dilaksanakan LPM-IPDN serta ditindak lanjuti dengan MoU antara IPDN dan Pemerintah daerah Kabupaten Mamasa, ke depan Mamasa akan lebih baik dan lebih maju dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat.
|
Home
Accomodation :
