Sulbar.com - Desa harus jadi kekuatan ekonomi/Agar warganya tak hijrah ke kota//Sepinya desa adalah modal utama/Untuk bekerja dan mengembangkan diri//Desa adalah kenyataan//Kota adalah pertumbuhan//Desa dan kota tak terpisahkan/Tapi desa harus diutamakan.
Begitu lirik lagu iwan fals yang menceriterakan ihwal desa. Desa dalam lagu beraliran ballad itu, desa dinyatakan sebagai kesejatian, sedang kota adalah plastik dan kamuflase. Hanya sayang, wajah sejumlah desa di Sulawesi Barat nyaris bisa dikatakan masih jauh sejahtera dan mandiri. Beruntung, kini telah ada dana alokasi desa telah dikucurkan untuk meningkatkan level desa ke arah yang lebih baik.
Bahkan terakhir, atau dalam waktu yang tidak begitu lama lagi, desa kembali akan mendapatkan sentuhan langsung dari negara. Tidak hanya itu, sentuhan negara atas desa secara khusus melibatkan pula pihak kampus untuk ikut terlibat dalam upaya mensejahterakan dan memandirikannya.
Adalah Institute Agama Islam (IAI) Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI) Sulbar yang akan menjadi motor teknis yang akan menggerakkan desa yang ada di wilayah Sulbar. Tentu saja setelah IAI DDI melakukan penandatanganan dengan pihak Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia beberapa waktu lalu.
Melalui pendandatanganan itu, IAI DDI dinyatakan sebagai salah satu dari empat perguruan tinggi yang dijadikan mitra dalam program desa sejahtera mandiri tahun 2017. Tiga perguruan tinggi sisanya itu masing-masing, Institute Agama Islam Negeri Kendari, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Pattimura Ambon.
Muhammad Arsad, wakil rektor tiga IAI kepada Seputar Sulbar mengatakan, pihaknya amat sangat bersyukur karena, setelah sejumlah universitas ikut bersaing, IAI DDI masuk sebagai salah perguruan tinggi yang dipandang layak oleh pihak Kemensos untuk digandeng dalam program desa sejahtera mandiri.
"Kami tentu saja amat bersyukur karena kami sebagai perguruan tinggi islam yang tengah serius berbenah kini, langsung mendapatkan kepercayaan dari Kemensos untuk menyelenggarakan program yang berskala nasional ini," tutur Arsad melalui whatsapp.
Arsad mengatakan, kini pihaknya sejak kemarin dulu, hingga Kamis 3 Juli lusa, masih akan hadir bersama tiga perguruan tinggi lainnya di Swiss Bell in Hotel Makassar mengikuti rapat koordinasi (Rakor) program desa sejahtera mandiri itu.
"Iya, ini saya masih ikut dalam acara Rakor ini, disini kami menerima sejumlah materi tentang bagaimana nantinya penyelenggaraan program ini dilaksanakan di lapangan," urainya.
Sejumlah materi yang disiapkan oleh pihak Kemensos dalam Rakor itu antara lain adalah percepatan pengentasan kemiskinan dengan melibatkan pemateri dari badan perencanaan nasional. Serta peran dana desa untuk pengentasan kemiskinan dalam program desa sejahtera mandiri yang secara khusus menghadirkan Dirjen Pengembangan dan Pembangunan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
"Intinya, materi yang kami dapat disini adalah semua berbicara tentang bagaimana mendorong pemandirian dan penyejahteraan desa. Nanti hasil dari materi inilah kemudian yang akan dijadikan formulasi dalam memperkaya program untuk desa yang akan kami sentuh di Sulbar," urainya.
Arsad juga mengatakan, semoga dengan kehadiran program desa sejahtera mandiri itu dapat dijadikan sampel nyata bagi formulasi pengembangan desa-desa lainnya yang belum akan disentuh oleh pihak IAI DDI bersama Kemensos ini.
"Tentu hanya desa yang akan kami sampel-lah nantinya yang kami intervensi nantinya. Harapan kami, desa-desa lainnya juga dapat menyusul dan kami berharap pihak Pemprop Sulbar pun pihak Pemkab dari enam kabupaten yang ada di Sulbar juga ikut mereflikasi model dan desain program ini. Tentu saja dengan melibatkan perguruan tinggi yang ada di Sulbar," ujarnya.
Lanjut Arsad, desa mandiri yang hendak dicapai melalui program yang dilaksanakan ole IAI DDI bersama Kemensos itu adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalaupun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang belaka.
"Desa yang mampu bermitra dan membangun kerjasama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasinya baik, pendapatan masyarakat cukup.
Dan masyarakatnya menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna serta mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya," urainya.
Artinya, ke depannya, masih menurut Arsad adalah, desa yang diintervensi itu nantinya memiliki kemampuan mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar.
"Nah untuk sampai kepada itu semua, kami bersama Kemensos akan membuat formulasi sentuhan yang akan kami lakukan kepada desa yang kami jadikan sampel program. Dan itu akan kami kerjakan secara maksimal dengan melibatkan semua sumber daya yang ada di IAI DDI. Termasuk mendorong program kuliah kerja nyata tematik untuk membangun desa sejahtera dan mandiri itu," tandas Arsad yang juga ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Polewali Mandar ini.
Sekedar diketahui, Kemensos, dibawah kendali kebijakan Khofifah Indar Parawansa oktober tahun lalu, juga telah meresmikan Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sebagai desa sejahtera mandiri yang pertama di Indonesia. Desa Ngrawan merupakan desa sejahtera mandiri binaan antara Kementerian Sosial, Kabupaten Semarang dengan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
[yat/yat]
|
Home
Accomodation :
