Sulawesi Barat Online | 16 DPK KNPI se Polman Desak Pemberlakuan FDS Ditarik

PERISTIWA

16 DPK KNPI se Polman Desak Pemberlakuan FDS Ditarik

Penulis

: FIKAR MAKKASAU

Jumat, 18 Agustus 2017 21:34:58 | Dibaca : 1846 kali

Sulbar.com - Menyusul penolakan penerapan full day school (FDS) sebagaimana tertuang dalam Permendikbud dari sejumlah Ormas dan beberapa Parpol di DPR. Enam belas Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) se-Kabupaten Polewali Mandar dengan tegas menyatakan sikap menolak penerapan FDS di Polman.

Penolakan terhadap pemberlakuan FDS dari 16 Ketua Umum DPK KNPI se Kabupaten Polman itu disepakatai melalui raoat yang mereka gelar di salah satu cafe di Wonomulyo Polman, Rabu (18/8)
Ketua DPK KNPI Kecamatan Tu'bi Taramanu Jihan menilai, penerapan FDS belum selayaknya diterapkan di Polman, karena akan menyiksa masyarakat Polman secara keseluruhan yang sebahagian besar berpenghasilan rendah.

"Penerapan FDS ini akan semakin menyengsarakan masyarakat, karena biaya yang dikeluarkan orang tua wali untuk menyekolahkan anaknya akan semakin besar," tutur Jihan.

Mantan ketua umum Himpunan Mahasiswa Tutar ini juga menilai, pemerintah terkesan tidak solutif dalam mengeluarkan kebijakan, karena tidak memperhatikan kondisi yang sarana dan prasarana termasuk kesiapan sekolah dalam menerapkan FDS.

"Jelas ini bukan solusi untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada, karena penerapan FDS ini terkesan dipaksakan dan tidak dibarengi dengan kesiapan sekolah dalam menerapkannya. Kita lihat sekolah yang menerapkan sistem ini, begitu banyak siswa yang mengeluh termasuk guru juga yang secara kesiapan belum mampu untuk menerapkan sekolah satu hari full," tegas Jihan.

Hal senada juga disampaikan ketua DPK KNPI Kecamatan Tapango, Riswan Zakir, dia menilai, karakteristik masyarakat yang ada di daerah tidak seperti yang ada di daerah jawa yang jarak tempuh antara sekolah dan rumah relatif dekat.

"Bagaimana dengan adik-adik kita yang dari pelosok, tidak ada lagi kesempatan untuk membantu orang tua dirumah. Maka jangan heran ketika angka putus sekolah terus meningkat," jelasnya.

Selain itu, 16 Ketua umum DPK KNPI ini juga mengaku akan mendesak DPRD Polewali Mandar untuk menolak seluruh penerapan sistem FDS yang ada di sekolah di Polman.

"Rabu ini, kita akan datang ke DPR Untuk mendesak agar penerapan sistem FDS di sekolah sekolah yang ada di Polman segera dihentikan," tegas Asdi Aslan perwakilan KNPI Matakali.

Selain meminta untuk menghadirkan unsur pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Polman, Karambeu sapaan akrab Asdi Aslan juga menjelaskan akan mendesak juga ke Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Polman untuk juga ikut menolak penerapan sistem FDS di Polman.

Tag : polman

Tentang Penulis
	Nama : FIKAR MAKKASAU Selain aktif sebagai jurnalis, dirinya juga dikenal aktif sebagai pemerhati lingkungan dan kegiatan pemberdayaan berbasis masyarakat