Sulbar.com - Dana pengawasan yang akan digunakan pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Polewali Mandar (Polman) yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani di Aula Sipamandaq Balitbangren Pemkab Polman, Selasa (19/9) sekitar pukul 15.00 wita hingga pukul 17.30 wita.
Menariknya acara penandatanganan yang dilakukan oleh Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar dan Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Suaib itu dilakukan dihadapan Ketua DPRD Polman, Fariduddin Wahid ditemani wakil Ketua Komisi I DPRD Polman, Jamar Jasin Badu dan Abu Bakar Kadir ketua Badan Legislasi DPRD Polman.
Dalam sambutannya sebelum penandatanganan dilakukan, Ibrahim meminta semua pihak baik Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun Panwas sama berpikir rasional karena ini terkait dengan penggunaan anggaran yang akan digunakan.
"Saya berharap ada titik temu bersama antara semua pihak. Karena intinya kami tidak mau melihat ada pemborosan anggaran. Tetapi sebaliknya, kita juga tidak menginginkan kerja pengawasan tidak bisa maksimal lantaran dananya yang tidak cukup. Makanya saya berharap TAPD juga bisa menaikkan angkanya dan Panwas juga bisa menurunkan angkanya hingga ditemui solusi terbaik," harapnya.
Senada dengan itu, Suaib Ketua Panwas Polman dalam pemaparannya mengatakan, angka 4.5 M yang telah disepakati itu akan digunakan secara maksimal untuk mendorong kirenja terbaik Panwas Polman.
"Saya kira kita telah berada dalam semangat yang sama, karena kami juga tidak hendak terjebak dengan penggunaan anggaran yang keliru. Pengawasan Pemilukada adalah suatu hal yang mutlak dan ini terkait dengan kinerja pengawasan yang harapan kita, dapat berjalan maksimal. Bahkan lebih jauh kami berharap kelak Polman bisa menjadi pilot project pengawasan," tutur Suaib.
Suaib menambahkan, pihaknya merespon positip penandatangan itu, dan mengaku akan bekerja maksimal sesuai dengan anggaran yang telah ditandatangani itu.
"Segera kami akan bekerja secara maksimal sesuai dengan anggaran yang ada. Bahkan dalam minggu ini kita akan segera melakukan perekrutan Panwas kecamatan," ujarnya.
Bahkan dilanjutkan Suaib, pihaknya juga akan sungguh-sungguh bekerja sesuai dengan mekanisme aturan yang ada, sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak termasuk bupati Polman.
"Iya kami akan bekerja cepat, cerdas dan cermat sesuai dengan petunjuk dan mekanisme serta regulasi yang ada," tutup Suaib.
Patut dicatat, sebelum penandatangan dilakukan, sebelumnya pihak Panwas dan TAPD Polman melakukan pembahasan peritem kegiatan yang semula oleh Panwas mengajukan anggaran rasional terakhirnya sebesar 5.78 M sedangkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menawarkan rasionalisasi sebesar 3.39 M. Hingga akhirnya ditemukan angka persetujuan kedua belah pihak yakni 4.5 M.
|
Home
Accomodation :
