Sulbar.com - Program pembangunan yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman) dinilai tidak maksimal bahkan cenderung berorientasi penghargaan dan hanya menghabiskan anggaran. Karenanya perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan, utamanya setelah Polman masuk kategori sebagai daerah tertinggal.
"Agar Polewali Mandar dapat direken sebagai daerah maju dan tidak lagi berada pada posisi daerah tertinggal, maka Pemkab Polman harus mendorong program yang menyeluruh dari kota hingga ke desa," begitu yang disampaikan oleh salah satu pemerhati politik Sulawesi Barat, Munawir Arifin, kepada SulbarDOTcom via whatsapp siang tadi, (11/6).
Munawir mengatakan, jika pemerintah pusat masih menilai Polman sebagai daerah tertinggal, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi, terutama programnya harus menyeluruh.
"Saya kira Pemerintah mempunyai indikator terhadap penilaian setiap daerah yang tertinggal maupun yang tidak ada di Sulbar," ungkap Awi sapaan akrabnya.
Lanjutnya, jika Polman tetap masih tergolong kategori daerah tertinggal, maka pemerintah sebaiknya menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk lebih kreatif dan memprioritaskan program daerah yang menjadi persoalan selama ini.
"Prioritaskan saja masalah kemiskinan secara menyeluruh, bukan hanya di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah pinggiran. Untuk keluar dari kategori daerah tertinggal, pemerintah harus menjawabnya dengan program real, seperti penuntasan kemiskinan, dan perbaikan kehidupan masyarakat. Terutama masalah kesehatan, pendidikan, dan peningkatan pendapatan masyarakat," tutur alumnus pasca Universitas Indonesia ini.
Banyak Progran Habiskan Anggaran
Dihubungi terpisah, Sahbuddin M Sanusi anggota DPRD Kabupaten Polman menilai, status Polman sebagai daerah tertinggal merupakan tanggung jawab bersama, baik di legislatif ataupun di eksekutif.
Karenanya, Sahbuddin meminta Pemkab tidak membuat program yang sifatnya sementara. Namun program yang dibuat haruslah berkelanjutan dan berdampak kepada masyarakat luas.
"Pemkab harusnya melakukan evaluasi dari setiap program yang telah dijalankan. Saat ini banyak program yang hanya untuk menghabis-habiskan anggaran. Bantuan kepada setiap kelompok harus dievaluasi setiap tahunnya. Jangan buat program karena cenderung ingin mendapat penghargaan," kritik Sahbuddin ketua fraksi PPP DPRD Polman.
|
Home
Accomodation :
